Ribuan Pekerja Migrasi Ilegal Gagal Berangkat di Bandara Soetta

TANGERANG, tangerangekspres.co.id - Sebanyak 1.726 calon penumpang pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga ilegal dilakukan pencegahan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto mengatakan, pihaknya melakukan pencegahan para pekerja migrasi Indonesia ilegal dengan jumlah sebanyak 1.726 orang selama periode 1 Januari-13 Agustus 2022. Dikatakan Tito, modus yang digunakan oleh para pekerja migran nonprosedural itu bermacam-macam, seperti berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga wisata. Dia menuturkan, dalam proses penundaan keberangkatan penumpang tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan keimigrasian maka petugas dapat memberikan tanda keluar," tutur Tito dalam sebaran Pers, Minggu (14/8). Dia menyebutkan, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan calon penumpang di Bandara Soekarno Hatta. "Kami di tempat pemeriksaan Imigrasi memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen perjalanan, dan melakukan wawancara, pemindaian paspor, serta memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah," paparnya. Menurut dia, saat ini modus pekerja migran ilegal semakin rapi dan sulit diidentifikasi, sehingga dalam pengawasan dan pencegahan keberangkatan PMI diperlukan sinergi yang intens dan berkelanjutan antara imigrasi dengan BP2MI. Kata Tito, karena adanya keterbatasan pihak Imigrasi dalam melakukan identifikasi para pekerja migran nonprosedural. "Hal ini menjadi vital. Padahal disisi lain Undang-undang keimigrasian telah menjamin hak setiap WNI untuk keluar dan masuk wilayah RI, apabila seseorang telah memenuhi persyaratan," jelasnya. Tito menambahkan, fenomena adanya PMI nonprosedural ini memerlukan penanganan lintas sektoral. Ia berharap ke depan pihaknya dapat meningkatkan koordinasi bersama pihak terkait untuk memperkuat pencegahan keberangkatan calon penumpang yang diduga PMI ilegal ini. "Kami berharap instansi terkait dapat bekerjasama untuk memperkuat pencegahan keberangkatan calon penumpang yang diduga PMI ilegal ini," pungkasnya.(raf)