5 Desa Tangguh Bencana Terbentuk

LEGOK-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang membentuk desa tangguh bencana. Desa yang dipilih adalah desa maupun kelurahan yang terkena bencana banjir atau puting beliung di awal tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Tangerang Tifna Purnama mengatakan, desa tangguh bencana sesuai rencana strategis (rensra) pemerintah. Yakni melalui forum pengurangan risiko bencana (PRB) yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan tokoh masyarakat. “Ada terget pembentukan desa tangguh bencana lima tahun ke depan itu ada 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang. Kita fasilitasi agar terbentuk. Untuk 2020 targetnya 54 desa dahulu. Untuk sekarang lima desa atau kelurahan dahulu,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Kamis (17/9). Tifna menerangkan, desa maupun kelurahan yang diprioritaskan menjadi desa tangguh bencana yaitu wilayah yang terkena bencana banjir dan angin ribut pada awal 2020. Ia menuturkan, akan dibentuk 5 desa sebagai percontohan. “Untuk percontohan yang kita bentuk dua kelurahan dan tiga desa. Yaitu, Kelurahan Bencongan dan Bencongan Indah. Kemudian Desa Jayanti, Cikande dan Bojong Kamal. Sasarannya masyarakat yang memiliki kerentanan. Contoh, anak, ibu maupun lanjut usia (lansia),” jelasnya. Lanjut Tifna, masyarakat yang ada di desa tangguh bencana akan difasilitasi pembentukan forum PRB tingkat desa. Termasuk membuat kajian risiko bencana dan rencana kontigensi apabila terjadi bencana di wilayah tersebut. “Tujuan kita meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani bencana. Kita bantu membuat kontigensi pada saat terjadi bencana supaya tahu harus berbuat apa. Contohnya nanti di setiap desa ada yang punya tugas dapur umum siapa, penyelamatan siapa dan pendataan siapa. Kita harapkan seperti itu agar saat terjadi bencana mereka sudah bisa bekerja dengan tugasnya masing-masing,” jelasnya. Tifna mengungkapkan, ada pembagian tugas yang jelas antar tim di desa tangguh bencana. Seperti tim dapur umum, tim pendataan dan regu penyelamatan. Sehingga diharapkan masyarakat sudah paham dan bisa menghadapi bencana. “Yang terdepan sebetulnya masyarakat. Karena kalau menunggu tim kita datang kan lama. Misal terjadi banjir di desa itu menelpon kita dahulu dan menunggu. Jadi dengan desa tangguh ini, masyarakat di desa itu sudah siap apabila terjadi bencana,” jelasnya. Menurutnya, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat maka akan mengurangi risiko yang dialami apabila terjadi bencana. Mulai dari pembuatan kontigensi, pengkajian risiko hingga pelatihan kompetensi. “Harapan kita pemerintahan desa bisa mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan bersumber dari dana desa sesuai kebutuhan dan kemampuan. Mulai dari dapur umum hingga perahu karet itu, belanjanya dari dana desa. Nanti kepala desa menjadi pembina PRB tingkat desa,” pungkasnya. (sep)