Sebelum Diberlakukan New Normal, Genjot Tes Massal Virus

JAKARTA-Rencana kehidupan normal baru pascapandemi Covid-19 terus dimatangkan. Orientasinya adalah protokol kesehatan yang ketat. Karena masyarakat harus produktif dalam kondisi aman dari potensi penularan penyakit. Namun, sebelum itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penularan sudah menurun. Saat ini, Indonesia masih terus mengejar pemberlakuan tes masal. ’’Saya minta target hasil uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah saya berikan beberapa bulan lalu agar dikejar,’’ ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas virtual kemarin. Sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan memperoleh kepastian berapa jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Hingga kemarin siang, jumlah spesimen yang diperiksa baru mencapai 278.411. Sementara, jumlah orang yang dites ada 195.518. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menjelaskan, saat ini jumlah tes sudah meningkat menjadi 967 per 1 juta penduduk. ’’Apakah itu cukup? Belum. Karena persyaratan yang diminta oleh WHO itu adalah 1 orang per 1000 penduduk per minggu,’’ terangnya. Sebagai gambaran, bila mengacu WHO, seharusnya di Jakarta dilakukan 10 ribu tes per minggu karena penduduknya 10 juta. Jakarta relatif sudah memenuhi kondisi ideal, karena selama 12 pekan terakhir jumlah yang dites sekitar 132 ribu. Namun, di luar Jakarta, secara kumulatif jumlah tesnya hanya 140 ribu. Tes di luar Jakarta itu yang sedang digenjot. Karena itu, Bappenas merekomendasikan agar PDP dan ODP dites lebih awal. Sehingga langsung diketahui apakah mereka terpapar dan siapa saja kontak mereka. Dengan demikian, contact tracing bisa lebih cepat. ’’Paling tidak PDP dites minimal dua kali. Sekali dites negatif, setelah itu 14 hari dites lagi supaya konfirm dia sakitnya apa,’’ tambahnya. Sementara, ODP minimal dites sekali. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 8 provinsi yang setidaknya memiliki indikasi siap menerapkan new normal. Di antaranya Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Delapan provinsi itu merupakan daerah atau wilayah dengan daya tular (R0) <1, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar tetap terbebas dari Penyebaran Covid-19 serta memulihkan kembali kegiatan ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan protokol new normal. Ada juga daerah/wilayah yang menurut analisis tren yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat kelurahan/desa, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan siap dibuka. Untuk itu, kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan menyusun protokol dan menguji secara seksama di lapangan sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat kesehatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan. Serta menyiapkan prakondisi lainnya dan langkah cepat untuk memperketat kembali aktivitas jika diharuskan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. ‘’Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan Polri akan mengawal dan berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi secondary wave. Data-data yang sifatnya dinamis tersebut juga akan terus dikoordinasikan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah masing-masing,’’ tegas Airlangga. Disinggung tentang rencana pembukaan pusat perbelanjaan, Airlangga memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk membuka operasional mal pada 5 Juni mendatang. Khususnya di DKI Jakarta. ’’DKI Jakarta masih PSBB sampai 4 Juni 2020, sehingga belum ada rencana lain, menunggu PSBB dua pekan ini,’’ ujarnya melalui video conference, kemarin (27/5). Menurut Airlangga, pemerintah hingga saat ini masih fokus pada upaya penanggulangan Covid-19. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan dan antisipasi arus balik yang mungkin terjadi. ‘’DKI Jakarta masih menunggu harapan terkait dengan monitoring arus mudik, dan diharapkan dalam dua pekan ini bisa terjadi penurunan,’’ imbuhnya. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan ada sejumlah strategi yang diterapkan dalam menjalankan pekerjaan untuk menghadapi awal era new normal atau kenormalan baru. Diantaranya adalah rapat koordinasi secara virtual untuk menjaga program kerja BPPT supaya terus produktif. Dia menjelaskan selama pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) rapat koordinasi virtual sudah diterapkan. Meskipun tidak ada tatap muka langsung, sejumlah capaian inovasi dna riset sudah berhasil diraih. Diantaranya adalah RDT Kit, PCR Test Kit, Mobile Lab Bio Safety Lab lvl.2, Emergency Ventilator, dan lainnya. Inovasi itu adalah produk dari BPPT bersama Task Force Riset dan Invoasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19. ’’Ini membuktikan bahwa produktivitas kerja dapat berjalan secarai baik, bahkan meningkat saat dilaksanakan secara digital,’’ katanya. Hammam mengatakan dalam dua bulan terakhir sangat intensif melakukan rapat koordinasi secara virtual. Rapat itu dia gelar bersama para perekayasa dan pakar lintas keilmuan. Dengan adanya rapat virtual, bisa menyatukan top level manajemen dari 50 institusi terkemuka. Dia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai BPPT supaya program kerja tetap harus berjalan. Khususnya terkait produk inovasi dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. ’’Situasi new normal yang mengharuskan kita tetap produktif di masing-masing lini keilmuan kita,’’ tuturnya. Hammam menjelaskan dalam kondisi new normal nanti, seluruh pegawai BPPT harus selalu menjaga dan mengedepankan protokol kewaspadaan serta protokol kesehatan. Menurutnya di dalam masa new normal, BPPT harus terus berpikir strategis, menguatkan organisasi, eksistensi, serta mengawal transformasi industri dan teknologi digital secara nasional. Dia mengingatkan di tengah upaya menghasilan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19, BPPT masih memiliki sejumlah proyek yang harus terus dikawal. Seperti drone atau pesawat tanpa awak serta sistem deteksi dini tsunami berbasis buoy dan kabel. Penerapan new normal juga diharapkan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Ari Juliano Gema dalam keterangannya kemarin mengatakan tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Yang tujuan utamanya tidak hanya menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standarisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru nanti. ”Juga dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat,” ucapnya. Kemenparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli. Selanjutnya penerapan skema dan program sertifikasi yang ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember. Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. ”Secara bertahap di lima destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air,” katanya. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS diantaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan. Selain itu juga ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya. ”Faktor dalam keselamatan diantaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari. Sementara terkait new normal, Polri berupaya untuk mengawasi jalannya new normal sesuai dengan instruksi presiden. Polri bersama TNI akan melakukan pengawasan agar setiap tempat keramaian mengikuti protokol kesehatan. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menjelaskan Polri menyiapkan 340 ribu personel untuk pelaksanaan new normal. 340 ribu personel itu akan mengawasi di empat provinsi dengan 25 kabupaten. Untuk empat provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. ”Sesuai data telah ada 1.800 objek umum, seperti pasar dan mal,” ungkapnya. Cara bertindak kepolisian akan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tertanggal 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid 19 di perkantoran dan industri. Dia mengatakan Polri mengedepankan upaya persuasif. ”Diimbau seperti biasanya,” jelasnya. Namun, bila masih ada pihak yang tidak patuh setelah diimbau, maka Polri akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan. Menurutnya, tindakan tegas itu bisa berupaya pidana atau lainnya. ”Yang pasti sesuai regulasi,” urainya. Dia berharap, dengan bantuan Polri tersebut masyarakat bisa terhindar dari covid 19 sekaligus bisa produktif kembali. Sehingga, roda ekonomi juga bisa berjalan. ”Aman tapi produktif,” paparnya dalam konferensi pers secara online kemarin. Penerapan new normal menurut pengamat memang diperlukan, namun pemerintah diwanti-wanti agar betul-betul mempersiapkan pondasinya. Sebab menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), kondisi saat ini seperti mengulang fenomena ketika pemerintah hendak melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) April lalu. Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi menyebutkan bahwa menjelang penerapan PSBB yang lalu, pemerintah terkesan menomorsatukan pelaksanaannya lebih dulu. Namun aspek hukumnya tidak dipikirkan bersamaan. "Fenomenanya sekarang sama seperti PSBB, dilaksanakan dulu tapi kebijakannya belakangan," jelasnya kemarin (27/5). Aspek kebijakan yang paling utama adalah kejelasan status PSBB di daerah. Apakah kemudian dengan diberlakukan new normal, pemerintah juga otomatis akan mencabut PSBB berbagai daerah. "New normal itu bukan PSBB, maka PSBB harus dicabut," ujarnya. Namun dia menyatakan belum melihat ada kejelasan soal ini dari pemerintah dan hanya ada persiapan terkait pelaksanaannya saja. Menurut Fajri, penerapan new normal akan sulit berjalan lancar apabila tidak ada dasar hukum yang jelas dan kuat, serta komitmen pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. "Publik selama ini melihat ada inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan PSBB. Di level UU tegas, tapi banyak pengecualian di level PP dan Permen," lanjutnya. Inkonsistensi tersebut bisa berujung pada debat kusir yang justru kurang esensial seperti yang terjadi selama PSBB kemarin. Fajri mencatat bahwa beberapa kali pemerintah sibuk berdebat soal kebijakan ketika kebijakan itu sendiri sudah dijalankan. Karena dasar hukumnya kurang kuat. Contohnya untuk transportasi umum, antara boleh atau tidak. Kemudian yang penting juga adalah aspek penegakan hukum. Dengan berbagai pengecualian yang terjadi sebelumnya, penegakan hukum pun dikhawatirkan blunder ketika new normal dijalankan setelah ini. "Kebijakan juga harus ada pertimbangan hak asasi manusianya juga," jelas Fajri. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tidak buru-buru menerapkan protokol new normal. Jangan sampai teknis protokol yang disusun pemerintah tidak matang sehingga justru bisa memunculkan kebingungan baru di tengah masyarakat. "Harus ada rinciannya secara jelas," kata Puan Maharani, kemarin. Selain itu, Puan meminta pemerintah melakukan kajian ilmiah sebagai acuan kebijakan sebelum penerapan new normal. Itu harus disertai dengan transparansi data agar posisi Indonesia bisa terbaca jelas terkait kondisi kurva pandemik Covid-19 berikut prediksi perkembangan kasus ke depan. WHO sendiri, jelas Puan, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan negara mengendalikan transmisi virus, kemampuan rumah sakit dan tingkat kedisiplinan warga. "Ini harus terukur dengan jelas mengapa disusun protokol new normal. Saya bilang jangan gegabah dulu," imbuh politikus PDI Perjuangan itu. Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR juga melakukan kunjungan ke Kementerian Kesehatan, kemarin. DPR ingin memastikan persiapan protokol yang akan digunakan untuk menghadapi new normal. Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kemenkes harus mampu mengimplementasikan protokol yang disusun berjalan dengan baik. Menurutnya, meski saat ini kurva pertambahan kasus masih terus meningkat, Dasco menilai tatanan hidup baru tidak bisa terelakkan. "Biar bagaimanapun rakyat kita juga sedang susah. Upaya untuk menurunkan kurva dan menggerakan roda ekonomi itu harus saling berjalan," imbuh Dasco. (jpg)