Pengangguran Bisa Tembus 5,2 Juta Orang

JAKARTA -- Pemerintah memperkirakan angka pengangguran tahun ini akan kembali meningkat akibat penyebaran wabah virus corona yang tak kunjung usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengatakan dalam skenario terberat yang dimiliki pemerintah saat ini tingkat pengangguran bisa naik 5,2 juta orang karena penyakit tersebut. "Pengangguran yang selama 5 tahun turun, akan naik. Skenario berat ada kenaikan 2,9 juta orang dan bisa lebih berat 5,2 juta orang," katanya Selasa (14/4). Sri Mulyani mengatakan, peningkatan angka pengangguran tersebut akan berimplikasi pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Agar masalah tersebut tak benar-benar terjadi, pemerintah katanya, akan menggeber pelaksanaan program kartu prakerja. Sasaran program tersebut adalah 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani beberapa waktu lalu mengatakan dengan program tersebut nantinya korban PHK yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan diberi dana pelatihan Rp1 juta per periode pelatihan. Peserta program nantinya juga akan diberikan bantuan tambahan senilai Rp600 ribu selama 4 bulan dan insentif mengisi survei sebesar Rp50 ribu selama tiga bulan. Jadi total bantuan korban PHK yang menjadi peserta program Rp3,55 juta. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan ketrampilan korban PHK sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. "Kami harapkan yang terkena PHK bisa diserap dalam bantuan tersebut," katanya. Mengantisipasi penambahan angka pengangguran ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran Kartu Prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran Kartu Prakerja sendiri mencapai Rp 20 triliun. "Ini belum termasuk BPJS Ketenegakerjaan yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK," ungkap Sri. Bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial melalui dana desa dan pelaksanaan proyek padat karya di seribu lokasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini diharapkan akan menekan angka kemiskinan. Sementara, untuk jangka menengah-panjang, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Proses pemulihan ekonomi nasional ini akan dianggarkan dalam APBN 2021 mendatang. "Jangan lupa, kalau kita terus fokus pada reformasi dan menjaga dampak dari Covid-19 ini seminimal mungkin, Indonesia bisa dianggap menjadi salah satu negara yang memiliki potensi untuk menarik investasi," kata Sri menjelaskan.(rep/cnn)