Pencegahan Belum Maksimal, Pasien Positif Corona Bertambah

SERANG-Jumlah pasien postif Corona (Covid-19) di Banten bertambah dua orang. Dari sebelumnya 8 orang, kini menjadi 10 orang. Berdasarkan data yang dirilis Pemprov Banten di situs infocorona.bantenprov.go.id per 18 Maret pukul 21:19 WIB, mencapai 10 orang positif Corona berasal dari warga Kabupaten Tangerang lima orang dirawat, Kota Tangerang satu dirawat, Kota Tangsel dua dirawat. Sementara meninggal dunia masih dua orang. Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimiyati menilai penanganan wabah virus corona sejauh ini dinilai sudah baik. Namun untuk langkah-langkah pencegahannya, belum maksimal. "Ini genting, (sejauh ini) penanganan baik, pencegahan belum," kata Nawa. Ia menganggap proses pencegahan sangat penting. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi pemahaman tentang virus corona oleh pemprov dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, guna memberikan sugesti kepada publik supaya tidak panik terhadap wabah tersebut. Selain itu, banyak hal yang mesti disiapkan Pemprov Banten untuk melakukan pencegahan Covid-19. Serta mendukung Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan. Mulai dari sarana dan prasarana kesehatan, penambahan anggaran hingga penambahan ruang isolasi. Sehingga pergeseran anggaran diperlukan dalam situasi genting saat ini. Anggaran besar yang diperuntukkan untuk infrastruktur bia perlu digeser untuk pencegahan virus Corona. "Bila perlu (pembangunan) sport center ditunda dulu," ujarnya. Menurut Nawa, ada beberapa kendala yang terungkap saat rapat koordinasi penangangan Covid-19 dengan Dinkes Banten bersama Komisi V. Diantaranya terkait dengan penanganan, kurangnya rumah sakit rujukan, alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis dan lain sebagainnya. Terpisah, Ketua Komisi V, M Nizar meminta BPBD Banten segera memaksimalkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana. "Sehingga sosialisasi pencegahan, penyediaan masker, penyemprotan area, pengukur suhu tubuh di tempat-tempat publik sangat diperlukan," katanya. Nizar berharap, pergeseran anggaran di program masing-masing OPD mitra Komisi V, bisa dilakukan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Corona. "Saya pikir pergesaran bisa dilakukan sebelum perubahan, karena untuk menyelamatkan banyak orang," katanya. Dikatakan Nizar, program-program besar bisa ditunda terlebih dahulu. Sehingga, bisa digeserkan untuk kepentingan penanganan dan pencegahan virus Corona. Pihaknya mendorong BPBD Banten segera melakukan program untuk pencegahan. Jangan kemudian sekolah diliburkan, ASN kerja di rumah, namun langkah pencegahan selanjutnya tidak dilaksanakan. Seperti Pemprov Banten meski memberikan instruksi pencegahan kepada para buruh-buruh yang ada di Banten. "Buruh-buruh itu kan tidak mungkin dipekerjakan di rumah. Kalau dipekerjakan di rumah maka akan mengakibatkam ekonomi kolaps, masyarakat kan butuh uang untuk kebutuhan ekonominya," jelasnya. Lebih jauh Nizar memaparkan, pencegahan itu juga meski dilakukan di dalam pabrik. "Misal seluruh pabrik harus dilakukan pemberian hand sanitizer, terus kemudian mewajibkan masker, terus pengecekan suhu. Kemudian juga misal, langkah-langkah dan tempat-tempat yang dianggap membuat keramaian, itu juga harus diantisipasi," katanya. Tempat-tempat yang bisa memunculkan orang-orang berkumpul, itu harus dicegah. "Jadi tidak hanya meliburkan sekolah, ASN kerja di rumah. Nah nanti kalau itu terjadi penyebaran di tempat kerja, terus kemudian dia pulang ke rumah, anaknya tidak sekolah, tetap saja kan jadi kena," katanya. Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Banten yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Ati Pramudji Hastuti membenarkan ada penambahan jumlah pasien posotif Corona. Meski begitu, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. "Ya, ada tambahan. Kita lihat saja nanti," kata Ati saat dikonfirmasi usai rapat koordinasi (rakor) penanganan dan pencegahan virus Corona dengan Komisi V di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (18/3). Dijelaskan Ati, saat ini Pemprov Banten tengah fokus melakukan penambahan ruang isolasi di beberapa rumah sakit (RS) yang ditunjuk pusat sebagai RS rujukan. Di antaranya RSUD Tangerang dan RS Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang. "Kita juga mengusulkan tiga rumah sakit untuk dijadikan rujukan yaitu RSU Banten, RSUD Balaraja dan RSUD Cilegon. Ini sedang persiapan pengadaan alat kesehatan," jelasnya. Ati menuturkan, untuk biaya pengadaan menggunakan alokasi belanja tak terduga (BTT). "Itu sudah keluar bisa dicairkan. Kita tinggal nunggu barangnya datang. Kemungkinan Senin datang dan kita sudah langsung distribusikan," katanya. Saat ditanya alat-alat apa saja yang diperlukan untuk menunjang ruang isolasi, Ati memaparkan, beberapa alat yang dibutuhkan seperti ventilatir, bedside monitor, hemafilter dan alat perlindungan diri (APD). "Kita rencanannya 27 ruang isolasi. Sekarang baru sembilan, empat di RSDP dan lima di RSUD Tangerang. Mudah-mudahan barangnya cepat datang. Dan kalau sudah ada kita distribusikan ke Balaraja, Banten dan Cilegon," ujarnya. Ia juga mengaku, Pemprov Banten telah menyiapkan langkah strategis jika kasus Corona kian meningkat. Salah satunya menjadikan salah satu dari lima RS rujukan untuk dijadikan rumah sakit khusus pasien Corona. "Kalau ada pelonjakan kasus yang signifikan kita lakukan disasterplan yang merupakan rencana berikutnya. Seperti menjadikan RSU Banten yang tadinya cuma ada delapan ruang isolasi, kita jadikan rumah sakit khusu Covid," katanya. Untuk itu, pihaknya juga melihat kemungkinan pergeseran anggaran dari beberapa program untuk digunakan selama masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona virus di Banten. "Bisa saja (pergeseran). Nanti kita akan tanya dulu ke Kemendagri, nanti akan disosialisasikan oleh Sekda," katanya. Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyarankan, pemerintah kabupaten/kota mengurangi atau menghindari kontak dengan orang lain dan kerumunan. "Prinsipnya, Pemprov Banten mendukung sepenuhnya tindakan kabupaten/kota antisipasi cCorona," tuturnya. Ia menginstruksikan Sekda dan Kepala OPD untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, meniadakan apel, rapat di atas 100 orang menggunakan protap kesehatan, serta kajian untuk rumuskan pegawai yang dapat mengerjakan tugasnya dari rumah. "Kurangi kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan banyak orang. Masing-masing daerah punya karakter. Kalau lockdown, efeknya ke perekonomian," katanya.(tb)