RI Antisipasi Dampak Moratorium Umroh

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah mengantisipasi penghentian sementara kunjungan jamaah umrah dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, per hari Kamis (27/2) lalu. Keputusan tersebut diklaim untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan Indonesia memahami keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umrah dan/atau ziarah. Pemerintah Indonesia juga memahami keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jamaah umrah dan ziarah. "Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, antara lain agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadahnya. Bagi mereka yang sudah terlanjur atau akan mendarat juga agar diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau ziarah," ungkapnya dalam keterangan resminya, Minggu (1/3). Dia menyatakan pemerintah masih akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah. Utamanya yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi seperti hotel, dan visa. Untuk diketahui, jumlah jamaah umrah Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jamaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246. Kemudian melonjak signifikan di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jamaah. Di tempat terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk memastikan hak ibadah umroh calon jemaah yang gagal berangkat. Khususnya juga bagi jemaah asal Indonesia yang sudah berada di tanah suci. "Kita ingin agar diberikanlah kemudahan sampai ada pengawasan yang diperketat, kemudian tadi yang saya maksud dengan kepastian itu," ujar Sohibul di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (1/3). Sohibul mengatakan, PKS menghargai sikap pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Sebab itu dinilainya sebagai sikap untuk mengamankan warga negaranya. "Menghormati sikap pemerintah Saudi, karena mereka juga ingin melindungi negaranya dan rakyatnya tentu kita hormati," katanya. Namun, ia menyayangkan pemberitahuan terkait penangguhan yang mendadak. Sehingga banyak para calon jemaah umroh yang kebingungan, hingga batal berangkat ke Arab Saudi. "Kita ingin pemerintah Saudi bisa melihat lebih realistis, maksud saya adalah pertama berikan dulu kepastian kira-kira kapan umroh ini akan dibuka kembali," ujar Sohibul. Lewat komunikasi yang dilakukan oleh kedua pemerintah, ia berharap ada solusi yang diberikan bagi calon jemaah umroh yang batal melaksanakan ibadahnya. "Sehingga kita bisa sebelum haji ini itu sudah ada penyelesaian yang lebih baik," ujar Sohibul. Diketahui, Arab Saudi akhirnya mengeluarkan kebijakan barunya akan wabah corona. Untuk melindungi negaranya, Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan melarang jemaah umroh masuk Arab Saudi.(rep)