UNPRI Gelar Diskusi Reformasi Birokrasi

PERINGATAN diesnatalis atau hari jadi Universitas Pramitra ke-XXVI, akan berbeda. Sebab, akan ada rekomendasi dari hasil diskusi pelayanan publik atas penyederhanaan birokrasi. Rekomendasi hasil diskusi langsung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai aspirasi daerah. Diskusi ini akan digelar, Sabtu (1/2), di Gedung Graha Wydia Bhakti Puspiptek Serpong, Kota Tangsel. Rektor UNPRI, Hasdaniel mengatakan, isu terkait pelayanan publik menjadi pusat perbincangan di kalangan akademisi hingga praktisi ilmu pemerintahan. Karenanya, ia ingin agar UNPRI dapat menyumbangkan gagasan kepada pemerintah terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah Indonesia. "Kami akan berdiskusi tentang capaian, tantangan dan evaluasi birokrasi reformasi di Indonesia. Rencana pemangkasan pejabat esselon tentu perlu ada masukan yang positif kepada pemerintah. Utamanya dari kalangan akademisi, pemerhati hingga peneliti ilmu pemerintahan," ungkapnya kepada Tangerang Ekspres di Ruang Lobby Gedung Sekda  Kabupaten Tangerang, Selasa (7/1). Adapun narasumber akan menghadirkan narasumber yang sangat menarik antara lain, Gubernur Banten Wahidin Halim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Staf Ahli Menpan RB Jufri Rahman, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Pakar Politik M. Ryass Rasyid. "Hasil seminar ini dapat memetakan problematikan reformasi birokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Rekomendasi ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat hingga daerah," jelasnya. Dalam seminar ini, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akan dikukuhkan sebagai Ketua Komisariat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Kampus UNPRI. Bersamaan, Soma Atmaja sebagai Ketua Alumni Forum Ilmu Pemerintahan UNPRI. (mg-10/mas)