Pilkada 2020, Golkar Prioritaskan Kader Sendiri

JAKARTA-Partai Golkar bersiap mengikuti pilkada serentak tahun depan. Partai beringin akan memprioritaskan kadernya sendiri untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Khususnya, mereka yang mempunyai elektabilitas tinggi. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, sesuai yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar pada Rapimnas 14 November lalu, Golkar akan mempersiapkan diri secara matang dalam mengikuti Pilkada 2020. Terkait dengan pencalonan, Ace mengatakan, Partai Golkar akan memprioritaskan ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada. Tentu, mereka harus mempunyai elektabilitas tinggi. Seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta membantu dan mendorong kader masing-masing untuk memenangi pilkada. Menurut dia, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. "Sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu. Selain memprioritaskan kader sendiri, Golkar juga tidak akan meminta mahar kepada kadernya. "Tidak ada mahar-maharan," ungkap dia. Anggota DPR RI itu mengatakan, kaderisasi sangat penting dilakukan. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi penerus partai. Kaum muda mempunyai potensi besar untuk melanjutkan perjuangan partai. Untuk itu, mereka harus didorong dan diberi kesempatan. Terkait jumlah kader yang akan diusung sendiri dalam pilkada, Ace belum bisa memastikan. Proses politik berjalan di daerah. Penjajakan politik masih terus dilakukan. Tentu, rekomendasi pencalonan masih tetap dari DPP. Bagaimana dengan rencana evaluasi pilkada langsung, Ace mengatakan, Fraksi Partai Golkar masih melakukan kajian terhadap sistem politik, khususnya pilkada. Dia juga menyerahkan kepada kadernya yang ada di Komisi II untuk membahasnya. "Komisi II akan membahasnya," kata dia. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, komisinya menawarkan empat opsi dalam merespon evaluasi pilkada. Yaitu, pilkada cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Sementara pilkada di tingkat provinsi ditiadakan. Sebab provinsi adalah kepanjangan dari pemerintah pusat. Sifatnya koordinatif. Kedua, pilkada hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu. Pilkada langsung bisa tetap dilakukan di daerah yang taraf pendidikan, dan kesehatannya lebih tinggi dari daerah lain. Sedangkan di daerah yang masih belum memenuhi syarat itu, pilkada bisa dikembalikan ke DPRD. Yang ketiga, pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Namun, dengan beberapa syarat-syarat yang bisa menjawab empat persoalan di atas. Opsi keempat, pilkada bisa dikembalikan ke DPRD. “Namun, hal itu harus dikaji secara mendalam dengan alasan akademik yang kuat,” ungkap dia. (lum)