Agus Berharap Jokowi Tolak Angket

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terbentuk dan mulai bekerja. Namun, KPK yang menjadi sasaran angket tetap konsisten menolak langkah para politikus di Senayan itu. Bahkan, ?Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyampaikan sikap tegas untuk menolak Pansus Angket KPK. "Paling tidak sama seperti suaranya KPK (menolak Pansus Angket KPK, red),” tegas Agus di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/6). Lebih lanjut pria kelahiran Magetan, Jawa Timur itu menegaskan, untuk memperbaiki kinerja KPK mestinya melalui dukungan regulasi. Karenanya Agus meyakini Pansus Angket KPK bukan solusi bagi upaya penguatan lembaga antirasuah itu. "Jadi memang mestinya yang diperbaiki undang-undangnya, bukan malah lembaganya," tegasnya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tidak ikut mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, bukan berarti pihaknya berhenti bersikap kritis terhadap lembaga antirasuah tersebut. "Sikap kami jelas tidak mendukung hak angket, tapi bukan kami tidak mengritisi KPK," ujar Hidayat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6). PKS kata Hidayat, tetap meminta KPK benar-benar menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara profesional, adil dan jujur. Selain itu juga meminta agar KPK tidak tebang pilih dan mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu. Pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini kemudian mencontohkan seperti dalam kasus dugaan korupsi mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Nama mantan Ketua MPR Amien Rais disebut-sebut menerima aliran dana. Sementara mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir sudah menjelaskan uang yang diberikan berasal dari kantongnya secara pribadi. "Jadi kami mengkritisi terus menerus meski mendukung KPK tetap ada untuk memberantas korupsi. Jangan sampai muncul kesan ada upaya membungkam orang-orang yang kritis pada pemerintah," pungkas Hidayat. (jpnn)