Jamaah Umrah & Wisman Terancam

JAKARTA-Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Qatar cukup berdampak kepada Indonesia. Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, berimbas pada jamaah umrah. Maskapai Qatar Airways dilarang masuk Arab Saudi dan beberapa negara Teluk yang bersekutu dengan Arab Saudi. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan tersebut ke Indonesia pun bisa turun drastis. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan memastikan para jamaah umrah dari Indonesia yang menggunakan transportasi udara dari Qatar akan tetap beribadah dengan lancar. Ditjen Perhubungan Udara akan mencarikan solusi dengan mengalihkan penerbangan ke maskapai lain yang bisa mengangkut para jamaah ke Tanah Suci dengan lancar dan nyaman. Hal tersebut berkaitan dengan krisis politik di negara-negara Timur Tengah, di mana beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melakukan blokade darat-laut-udara terhadap negara Qatar. Dengan begitu, Qatar Airways juga tidak bisa masuk ke Arab Saudi, di mana terletak kota Makkah dan Madinah sebagai kota tujuan ibadah umrah bagi umat Islam seluruh dunia. "Kita tidak bisa mencampuri urusan politik negara lain. Yang bisa kita lakukan adalah membuat kebijakan untuk tetap memudahkan para jamaah umroh dari Indonesia, yang menggunakan maskapai Qatar Airways bisa tetap melaksanakan ibadahnya dengan lancar," ujar Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso. Kebijakan yang diambil, lanjut Agus, adalah memindahkan para jamaah yang sebelumnya adalah penumpang Qatar Airways ke maskapai lain yang mempunyai rute ke Arab Saudi, khususnya Riyadh dan Madinah. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kemungkinan jumlah penumpang pesawat itu yang akan hilang sekitar 100 ribu per tahun (mengacu data 2016). Nah, 70 persennya merupakan wisatawan mancanegara (wisman). "Impact-nya katakanlah setahun ini, tujuh bulan (pemboikotan) sekitar 50 ribu wisman (akan hilang), karena Qatar diboikot," ujar Arief ditemui di kompleks Istana Negara, Selasa (6/6). Angka tersebut, lanjut Arief, merupakan wisman yang biasanya menggunakan jasa penerbangan maskapai milik Qatar. Terutama dari negara-negara yang memboikot. Lantas apa solusinya? "Akan kami pindahkan, yang tadinya naik Qatar, dipindah ke Emirates dan Etihad," jelas dia. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalihkan lisensi penerbangan milik Qatar kepada Emirates atau Etihad. Termasuk maskapai negara lain di Timur Tengah. "Saya minta ke Kemenhub nanti untuk memindahkan itu. Apa boleh buat, wong nggak bisa terbang dia. Kalau enggak kita rugi 100 ribu. Besar sekali," tambah mantan dirut Telkom itu.  Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengambil langkah antisipasi terhadap nasib warga negara Indonesia di Qatar. Sebab, banyak WNI yang berada di sana. Termasuk juga terkait keberangkatan jemaah umrah yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways. “Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar,” kata Kharis, Selasa (6/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan antisipasi juga harus dilakukan jika ketegangan berlangsung dalam waktu yang panjang. Karenanya, Kharis meminta kepastian supaya para jemaah tetap bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci. “Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang. Terkait jemaah umrah yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci,” kata Kharis. (jpnn)