Nelayan Masih Pakai Cantrang

TANGERANG--Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten mengidentifikasi ada sekitar 800 unit alat tangkap ikan cantrang yang digunakan nelayan di sejumlah daerah di Banten. “Kami masih mengidentifikasi di daerah lainnya. Sedangkan yang sudah tercatat di kami ada sekitar 800 unit cantrang yang digunakan nelayan di Banten,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten Suyitno di Serang, belum lama ini. Menurutnya, alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut digunakan para nelayan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang. “Kebanyakan di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya. Pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bantuan alat tangkap pengganti cantrang tersebut. “Kami sudah mengusulkan ke pusat untuk bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Jenisnya seperti apa, kami masih menunggu,” ujar Suyitno. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima pengaduan ataupun keluhan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Pengaduan belum ada karena memang bantuan alat tangkap penggantinya belum ada. Mungkin saja nanti penghasilannya berkurang, tapi kan itu sudah ada larangannya yang harus dipatuhi,” tutur Suyitno. Menurutnya, jumlah nelayan di Banten saat ini mencapai 30 ribuan yang tersebar di sejumlah daerah yang memiliki wilayah Pantai yakni di Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk nelayan terkait larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Presiden mengakui sudah menerima satu-dua laporan adanya protes atas larangan penggunaan cantrang oleh nelayan. “Saya akan melihat dulu kondisi di lapangan seperti apa, saya akan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," kata Presiden Joko Widodo. (ant/bha)