Sosialisai PPDB Dinilai Masih Kurang

SERANG-Pendaftaran PPDB SMAN/SMKN menggunakan sistem 'gado-gado'. Online dan offline. Sarana pendukungnya, sever, tidak terpusat di Dindik maupun Diskominfo Provinsi Banten. Tapi, dipusatkan di sekolah masing-masing. Itu pun, pendaftar hanya bisa men-download, formulir pendaftaran. Untuk kelengkapan berkas, seperti, kartu keluarga (KK), surat keterangan lulus (SKL) tidak bisa di upload. Pendaftar harus datang langsung ke sekolah yang dituju sesuai zonasi. Ratusan siswa dan orang tua pun berbondong-bondong menuju sekolah. "Akhirnya terjadi crowded di sekolah. Dari subuh, warga sudah datang untuk mendapatkan nomor. Lalu, antre berjam-jam. Saya heran, sistem online yang selama ini digagas kenapa bisa seperti ini," kata Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan. Ia memaparkan, sistem online yang dipakai pada PPDB 2018, secara konsep sudah bagus. Tapi, ternyata ada kendala. Server yang dipakai, kapasitasnya tidak memadai. Sehingga saat website pendaftaran diakses puluhan ribu pendaftar, langsung nge-down. Tak bisa diakses lagi. "Masalah di PPDB 2018, sudah terdeteksi. Kapasitas server kurang besar. Harusnya PPDB sekarang ini, menggunakan sistem seperti pada 2018 dan memperbesar kapasitas server. Dulu crowded di dunia maya, sekarang di dunia nyata. Banyak warga harus mengantre berjam-jam di sekolah. Perubahan yang dilakukan dindik, justru tidak mempermudah warga. Justru merepotkan warga," tegasnya. Kemarin, Komisi V telah memanggil Dindikbud Banten di DPRD Banten, Kompleks KP3B, Kota Serang. Dalam hearing itu, Fitron menilai sosialisasi program PPDB hanya dipahami oleh pemerintah saja. Masyarakat masih belum memahami. Pendapat tersebut ia ungkapkan dalam menanggapi banyaknya orang tua calon peserta didik yang mengantre sejak dini hari. “Jadi adanya ketidakpastian informasi. Terus konsepesinya di mata masyarakat masih mengejar kualitas. Dan sekolah negeri di Banten juga masih sedikit. Sehingga ada kekhawatiran nggak dapat kuota, sehingga berebut dan mereka juga datang sejak subuh kemudian menimbulkan antrean,” kata Fitron kepada wartawan. “Sosialisasi masih belum baik. PPDB dimulai sistemnya belum disiapkan secara baik dan terjadi tabrakan sehingga ada kegaduhan. Pekerjaan rumah ke depan bagaiman pemerataan pendidikan ditunjang kualitas dan kuantitas guru. Lalu ditunjang juga oleh sarana dan prasarana. Kalau siswanya dibikin zonasi, siapa sih yang nggak mau ditempatkan di sekolah yang berkualitas. Jadi bukan hanya zonasi, tapi tujuan ke depan bagaimana infrastruktur dan suprastrukutur pendidikan lebih merata,” sambungnya. Fitron menilai, kelemahan dalam sosialisasi PPDB diakibatkan juga oleh perubahan aturan yang mendadak. Oleh karena itu, pemanggilan Dindikbud oleh Komisi V yakni untuk mencari jalan keluar dari proses PPDB tersebut. “Harus ada dan jelas. Sekolah harus mengeluarkan maklumat, sehingga tidak ada ketakutan tidak kebagian formulir. Bahkan sampai ada yang ngeluh ke dewan, karena nggak dapat nomor antrean. Apalagi sekarang kan lagi proses pendaftaran di luar jaringan (luring) atau offline. Sehingga antre di sekolah. Kalau sekolah nggak ada maklumat akan terjadi kegamangan,” katanya. Hal yang lain yang menjadi fokus Komisi V, lanjut Fitron, yakni terkait daya tampung sekolah dalam menerima peserta didik baru. “Yang menjadi pertanyaan apakah sistem zonasi sudah mengikuti daya tampung sekolah? Belum lagi pertimbangan masyarakat jika sekolah di sekolah negeri gratis, makanya berebut,” ujarnya. Padahal, menurut Fitron, konsep zonasi sendiri sangat baik dalam memeratakan pendidikan. Selain itu, sistem tersebut juga mendekatkan sekolah dengan rumah siswa. “Selama ini kan jarak menjadi persoalan. Khususnya transportasi. Sehingga mahal. Dan jangan takut dari luar zonasi. Misalkan saya mau sekolah di SMA 1, tapi di luar zonasi. Tapi bisa masuk kuota prestasi. Jadi jangan khawatir. Itu bisa yang penting ada prestasi,” jelasnya. Lebih lanjut, politisi Golkar itu menilai aturan PPDB 2019 sudah sangat baik dan dampaknya juga luar biasa. “Jangan dilihat sekarang tapi tiga tahun mendatang akan dirasakan. Nggak akan ada lagi sekolah unggulan,” katanya.  Sementara, Plt Sekretaris Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin mengatakan, secara umum pelaksanaan PPDB pada hari kedua masih berjalan lancar. Ia juga mengaku, dindikbud selalu memonitor proses penerimaan siswa baru tersebut. “Di kita ada yang namnaya helpdesk. Itu untuk memonitor bagaimana situasi sekolah,” kata Ujang. Terkait masih adanya masyarakat yang mempunyai pandangan sekolah favorit, Ujang menilai dengan sistem zonasi tidak akan lagi ada sekolah favorit. “Jadi pemerataan, supaya nggak ada yang difavoritkan,” katanya. (tb)