Lulusan SMK Tak Sesuai Kebutuhan, Bappenas Bersama 3 Menteri, Akan Rombak Kurikulum

Pemerintah bakal mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah menilai output atau lulusan dari SMK/BLK banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)  Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini jumlah SMK/BLK di Indonesia mencapai belasan ribu. Namun, banyak di antaranya yang terlambat meng-update keahlian yang diajarkan dibidangnya. Sehingga tidak semua lulusan terserap. “Banyak industri yang sebenarnya lowongan banyak, tapi pelamarnya atau yang bekerja sedikit karena tidak sesuai,” ujar di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (16/5). Oleh karenanya, lanjut Bambang, Menteri Pendidikan, Menteri Riset Dikti, dan Menteri Tenaga Kerja melakukan kajian untuk menyesuaikan keahlian yang diajarkan sesuai permintaan. Dengan demikian, sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan tidak bisa berjalan sendiri. “Misalkan apa kebutuhan sektor industri, berapa jumlahnya, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan, ini yang nanti coba dikaitkan,” imbuh pria yang akrab disapa Bambroj tersebut. Bambroj menjelaskan, evaluasi dilakukan agar upaya pemerintah meng-upgrade skill bisa dilakukan dengan memanfaatkan sekolah atau lembaga yang eksisting. “Kita tidak bisa memulai dari nol. Jadi kita harus memanfaatkan yang ada,” tuturnya. Namun demikian, dia membantah jika ada persoalan dalam tenaga pengajar. Tapi lebih kepada detail keahliannya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan agar peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan secepatnya. Pasalnya, dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Presiden kuncinya adalah perbaikan dan reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. "Sekali lagi kita ingin sebuah hal yang konkret, betul-betul pelatihan itu menghasilkan SDM yang kelihatan ter-upgrade betul skill-nya," ungkapnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, instrument lain yang dipersiapkan untuk menyiapkan SDM mendorong industri untuk melakukan pendidikan vokasi. Dia menilai, cara tersebut sangat efektif karena industri tahu kebutuhannya. “Industri mendorong vokasi yang link end match dengan industri,” ujarnya. Untuk merangsang hal itu, Airlangga menuturkan pemerintah bisa memberikan timbal balik berupa fasilitas keringanan pajak. (far)