Pengangguran Terbuka Diklaim Turun

SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Banten mengklaim bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Februari 2019 menurun. Penurunannya sebanyak 6.947 orang atau sebesar 0,19 persen, yakni dari TPT pada Februari 2018 sebesar 7,77 persen menjadi 7,58 persen pada Februari 2019. Data penurunan TPT itu merupakan hasil dari survei BPS yang dilakukan dengan jumlah sampel 6 ribu orang di kabupaten/kota di Banten. Survei dilakukan dengan bertanya ke angkatan kerja di rumah-rumah tangga di kecamatan-kecamatan. Hal itu terungkap saat Pres Rilis Hasil Survei BPS Banten di Kantor BPS Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (6/5). Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Banten pada Februari 2019 sebanyak 6,142 juta orang, naik 53.916 orang dibanding Februari 2018. Meningkatnya jumlah angkatan kerja itu tidak disertai dengan naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Penyebabnya, adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebanyak 5,676 juta orang, bertambah 60.863 orang dari Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor perdagangan 4,53 persen, konstruksi 1,34 persen, dan jasa pendidikan 1 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada sektor pertanian dan pertambangan 2,67 persen,  industri pengolahan 1,52 persen, dan jasa lainnya 1,24 persen. Sebanyak 2,46 juta orang (43,41 persen) bekerja di kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), persentase pekerja informal turun 1,34 persen. Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 78,18 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam (pekerja tidak penuh) memiliki persentase yang paling kecil sebesar 1,24 persen. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 14,88 persen dan pekerja setengah pengangguran 5,61 persen. “Angka ini (0,19 persen) jangan dibandingkan dengan bulan Agustus, karena fenomenanya berbeda. Kalau di Agustus itu, banyak lulusan sekolah baik SMA/SMK yang mencari pekerjaan, tapi kalau Februari itu kan masih dalam tahap sekolah,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Banten, Tuti Amalia saat ditemui seusai pres rilis. Menurut Tuti, yang perlu digarisbawahi yakni definisi tentang pengangguran, yaitu masyarakat yang aktif mencari pekerjaan. “Bukan hanya diem, nggak ngapa-ngapain, dan kalau itu masuknya bukan angkatan kerja,” katanya. Ia mengatakan, Pemprov Banten masih mempunyai pekerjaan rumah (PR), khususnya dalam menanggulangi masalah pengangguran yang didominasi lulusan SMK sebanyak 11,65 persen. “Kalau Agustus itu, Banten peringkat pertama di atas Jawa Barat. Pada Februari ini, Banten diurutan kedua di bawah Jawa Barat. Tapi walaupun turun, pengangguran masih tinggi di Banten, dan ini PR bagi pemprov khususnya bagi dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar industri,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi mengatakan, jumlah TPT di Banten berdasarkan data Disnakertrans mencapai 80 ribu. Rata-rata TPT tersebut merupakan lulusan SMK. “Untuk 80 ribu itu kita lihat berdasarkan pendataan kartu kuning (kartu pencari kerja). Dan benar itu didominiasi lulusan SMK, di Banten ini ada 675 SMK, dimana 75 itu SMK negeri sisanya swasta dengan tingkat kelulusan mencapai 70 ribu orang,” katanya saat dihubungi melalui telepon. Mengenai total TPT Banten, ia mengaku, jumlah tersebut merupakan data pada 2018 sehingga tidak akan menjadi acuan BPS. “Yang jelas kita belum mendata lagi. Kalaupun jumlah itu ada, itu dari kartu kuning. Kalau pun data BPS lain, kita sih ikut saja, karena data kita juga nggak akan diakui oleh BPS,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya terus menekan angka pengangguran. Beberapa upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kompetensi pegawai, membentuk pusat pengembangan keterampilan (skill development center), dan pemberangkatan ke luar negeri. “Perekrutan tenaga kerja hampir tiap minggu kita lakukan. Belum lagi disnaker kabupaten/kota juga melakukan perekrutan sesuai Pergub Nomor 8 Tahun 2018 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan,” katanya. (tb/tnt)