Target Pemerintah pada 2023, Tak Ada Lagi Guru Honorer

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini fokus melakukan peningkatan kompetensi pada proses pembelajaran guru. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mulai tahun ini di balik menjadi 70 persenuntuk proses pembelajaran dan 30 persen pada konten. Supriano juga menekankan bahwa kunci proses pembelajaran yang baik dan benar di sektor pendidikan adalah guru. Itu sebabnya, pemerintah saat ini memperketat seleksi penerimaan guru. Selain itu untuk memperbaiki model pelatihan dan pembelajaran bagi guru ke depannya akan diberlakukan sistem zonasi. Sistem zonasi ini dilakukan untuk pendistribusian dan peningkatan proses belajar melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). "Dengan upaya ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan guru di beberapa sekolah tertentu, sementara di sekolah lain kekurangan guru," kata Dirjen Ono, sapaan karib Supriano, Kamis (28/2). Dalam berbagai kesempatan Mendikbud Muhadjir Effendy juga menjelaskan pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan guru, dan khususnya honorer. Target pemerintah adalah di tahun 2023, tidak ada lagi guru honorer. Untuk mengatasi kekurangan guru, pada 2018 dan tahun ini pemerintah melakukan seleksi penerimaan guru. "Saya akan membenahi masalah guru ini. Tahun lalu, kami merekrut 117 ribu guru melalui jalur PNS. Tahun ini sudah mulai dibuka pendaftaran PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu sebanyak 155 ribu guru," tandasnya. (jpnn/mas)