Nobar di Lokasi Debat Pilpres Ditiadakan

JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merekomendasikan tidak ada nonton bareng (nobar) di lokasi debat pilpres. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko keamanan di lokasi nobar tersebut. "Atas masukan TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno, kami rekomendasikan agar nobar yang difasilitasi oleh KPU ditiadakan. Rekomendasi ini kami sampai untuk mengurangi risiko (keamanan)," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2). Menurut Wahyu, bukan berarti KPU melarang adanya kegiatan nobar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk acara nobar yang difasilitasi KPU di dekat lokasi debat. "Kami hanya meniadakan fasilitas nobar itu. Pertimbangannya, toh tanpa fasilitasi dari KPU, kelompok masyarakat, kemudian TKN dan BPN, serta relawan juga sudah menyelenggarakan nobar sendiri-sendiri bahkan sampai lapisan paling bawah," ungkap Wahyu. Sehingga, tanpa difasilitasi oleh KPU, masyarakat dan simpatisan sudah melakukan kegiatan nobar secara mandiri. Namun, meski usulan KPU ini sudah dibahas dalam evaluasi debat kedua pilpres pada Rabu siang, hal tersebut belum diputuskan. Wahyu mengatakan jika hal ini masih berupa opsi. "Kami kaji dulu bersama, dan kami akan putuskan dalam rapat selanjutnya, apakah kegiatan nobar itu masih perlu diadakan atau ditiadakan," tegas Wahyu. Sebagaimana diketahui, ledakan sempat terjadi di lokasi nobar debat kedua pilpres di Parkir Timur Senayan pada Ahad (17/2) lalu. Ledakan terjadi pada saat capres Jokowi sedang memaparkan visi dan misi bidang energi-pangan, SDA-lingkungan hidup dan infrastruktur. Ledakan terjadi sebanyak tujuh kali dan berlokasi di dekat para pendukung capres Prabowo. Dalam kesempatan itu juga, Wahyu mengatakan, KPU mengusulkan adanya pertanyaan dari masyarakat untuk debat ketiga pilpres. Pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan yang disusun oleh panelis. Menurut Wahyu, usulan ini merupakan gagasan KPU. "Ini belum diputuskan. Kami inisiasi ada pertanyaan langsung dari pihak yang terlibat dan kompeten dengan tema agar bagaimana pelaku bisa bertanya secara langsung,” ujar Wahyu. Pelaku yang dimaksud yakni masyarakat atau pihak terkait yang sesuai dengan tema debat. Wahyu mencontohkan, pada debat mendatang, salah satu tema yang diangkat adalah pendidikan. Kemudian, tokoh masyarakat atau pihak terkait tema tersebut bisa langsung hadir dan memberikan pertanyaan langsung kepada calon wakil presiden (cawapres). Namun, dia mengakui bahwa KPU sedang merumuskan teknis usulan ini. KPU juga mengkaji secara mendalam dan memastikan apakah gagasan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. KPU, kata Wahyu, belum menyampaikan usulan ini kepada TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno. "Kami belum sampaikan (kepada TKN dan BPN). Tadi hanya evaluasi yang kurang-kurang dari pelaksanaan debat kedua pilpres," tambah Wahyu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari KPU, debat ketiga pilpres akan mempertemukan para calon wakil presiden (cawapres) 01 dan 02. Debat ketiga membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan. Sebagaimana diketahui, debat ketiga pilpres akan mempertemukan para calon wakil presiden (cawapres) 01 dan 02, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat ketiga nanti akan digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat dan membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.(rep)