Ribuan Situs Hoaks Pemilu Diblokir

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemiihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019. Dari data yang ada, terdapat 6.000 situs hoaks telah diblokir. Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. Apalagi, saat ini penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggung jawabkan makin masif di dunia maya. "Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media," terang Menteri Rudiantara usai penandatanganan Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/1). Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Menteri Rudiantara mengungkapkan, Kementerian Kominfo akan segera mengumumkan kabar yang telah terverifikasi kebenarannya ke masyarakat. "Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019," tandas Rudiantara. Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kementerian Kominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup media digital masyarakat. Dengan begitu, Menteri Rudiantara berharap, setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama. "Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks," ucap Menteri Rudiantara. Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Rudiantara yang telah menindaklanjuti penandatanganan MoA kedua kalinya. Abhan mengungkapkan, MoA pertama kali dilakukan pada Pilkada Serentak 2018. Adapun Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal pemyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital. (ful/fin)