REI Bangun 430.000 Rumah Tahun Ini

JAKARTA-– Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI sepanjang 2018, telah membangun sebanyak 394.686 unit rumah di seluruh Tanah Air. Capaian itu terdiri dari rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta sebanyak 180 ribu unit. Realisasi pembangunan rumah REI ini meningkat dibandingkan capaian pada 2017, dengan total sebanyak 376.290 unit, yang terdiri dari rumah bersubsidi untuk MBR sebanyak 206.290 unit dan rumah komersial (non subsidi) sebanyak 170 ribu unit. Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas. Baik itu di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang mayoritas memang dibangun oleh pengembang anggota REI. Dia mengakui, pendataan rumah-rumah komersial (non subsidi), terutama di daerah memang mengalami kendala. Karena, pengembang tidak memberikan laporan pembangunan kepada Sekretariat DPP REI. “Meski begitu, dengan angka 394.686 unit rumah terbangun di 2018 itu saja sudah menunjukkan bahwa kontribusi REI dalam Program Sejuta Rumah sepanjang 2018, hampir mencapai 40 persen dari realisasi keseluruhan yang dilaporkan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebanyak 1.132.621 unit,” ungkap Eman sapaan akrab Soelaeman dikutip dari keterangan resminya, Rabu (23/1). Dia menjelaskan, di 2018, Jawa Barat dan Jawa Timur, menjadi dua daerah dengan pembangunan rumah bersubsidi terbanyak, masing-masing 31.858 unit dan 29.653 unit. Disusul Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski pemerintah sudah melakukan banyak terobosan untuk mendorong pembangunan rumah bersubsidi, Eman menyebutkan, masih banyak persoalan di lapangan yang menghambat pasokan rumah rakyat, terutama kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah. Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan seperti PP 64 tahun 2016, namun diakui kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah. “Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga untuk mengimbangi harga lahan yang mahal, REI berharap adanya kenaikan harga rumah bersubsidi,” papar Eman. REI juga berharap, pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara kongkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. Merujuk riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI), sedikitnya ada 174 industri ikutan yang dipengaruhi kondisi sektor properti. Target 2019 Lebih lanjut, menurutnya, untuk target pembangunan rumah di 2019, REI akan membangun sekitar 430 ribu unit rumah yang terdiri dari 230 ribu unit rumah bersubsidi dan 200 ribu unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta per unit. “Selain rumah bersubsidi, tahun ini kami akan genjot juga pembangunan rumah komersial bawah dengan harga di bawah Rp300 jutaan yang menyasar kelompok milenial,” tambahnya. “Asalkan tidak ada kebijakan yang mengganggu pasar, kami yakin target tahun ini dapat tercapai, terlebih melihat kebutuhan masyarakat yang besar di kedua segmen tersebut,” ujar pengembang sekaligus urban planner yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden FIABCI Asia Pasifik itu. Berdasarkan data DPP, dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang di antaranya adalah pengembang REI. Sehingga, tambah Eman, pihaknya cukup percaya diri menyebut bahwa REI adalah asosiasi pengembang tertua dan asosiasi pengembang rumah rakyat terbesar di seluruh Indonesia. Eman memastikan, selalu akan rutin memonitor pembangunan rumah untuk MBR di daerah-daerah. REI ditegaskan, mempunyai posisi strategis untuk berkarya mendukung program-program strategis pemerintah di bidang perumahan, permukiman, tata ruang dan perkotaan, karena memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang-bidang tersebut. Karena itu, ada beberapa terobosan yang masih perlu dilakukan pemerintah guna memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan optimal, pertama adalah terobosan pajak untuk rumah MBR. Di mana, untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR. Sehingga, rumah-rumah yang dijual maksimal 20% di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10 persen dari nilainya. Namun, cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan. Kedua, terobosan penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerja sama dengan PT. Taspen, Jamkrindo, Kementerian Pertahanan, dan Korpri. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri. “Kami berharap, akan ada terobosan kebijakan dari pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” ungkapnya. (okz)