Debat Edisi Kedua Jangan Kaku

JAKARTA-Debat capres edisi kedua dijadwalkan berlangsung 17 Februari mendatang. Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan agar debat kedua dan seterusnya diatur dalam nuansa lebih rileks. “Kalau buat paslon seharusnya santai saja, tidak usah terlalu tegang juga,” ujarnya akhir pekan lalu. Pada debat pertama, Kamis (17/1) malam, suasananya tampak cukup tegang meski di akhir debat kedua paslon berpelukan. Moderator, misalnya, menurut Hendri sudah menjalankan tugas dengan baik. Namun, kekakuan masih tampak saat memandu debat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan KPU agar lebih konsisten dalam peraturan perundangan. UU Pemilu hanya mewajibkan KPU meminta pertimbangan paslon dalam menunjuk moderator. Selebihnya merupakan otoritas KPU sebagai penyelenggara. Karena itu, dia menyarankan KPU menyiapkan debat seperti menyiapkan PKPU. Konsep debat secara matang dibuat KPU tanpa intervensi paslon. Kemudian, konsep tersebut diuji publik. Di situlah KPU akan mendapat masukan dari semua pemangku kepentingan pemilu, bukan hanya paslon. “Tetapi tetap saja, pengambil keputusan atau penentu akhir itu adalah KPU,” tegasnya. Kemudian, KPU jangan lagi mengambil panelis dari usulan kandidat. Itu akan menimbulkan kesan ada hubungan politik antara panelis dan kandidat. KPU, lanjut Titi, harus menunjukkan otoritasnya sebagai penyelenggara dengan memutuskan sendiri panelis debat. Selain itu, tidak perlu ada daftar pertanyaan yang diberitahukan. Pertanyaan tersebut harus merupakan hasil pendalaman panelis dan baru disampaikan saat debat. “Untuk melihat respons orisinal atau otentik dari pasangan calon,” jelas perempuan kelahiran Palembang itu. Jusuf Kalla, ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, menyuarakan hal senada. Dia menuturkan, debat perdana semestinya lebih bisa menunjukkan kemampuan personal pasangan calon dalam menyikapi persoalan. JK memang mendapat undangan untuk hadir menyaksikan debat di Hotel Bidakara. Namun, dia lebih memilih nonton bersama dengan kolega di rumah dinas wakil presiden di Jalan Diponegoro. JK menyarankan agar debat kedua tidak terlalu banyak lagi pertanyaan yang diberitahukan terlebih dahulu. Sebab, sangat mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut telah dipersiapkan bukan hanya oleh paslon, melainkan juga tim sukses. Di sisi lain, besarnya tekanan publik mulai membuat KPU melunak. Langkah perbaikan pun muncul satu per satu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui, debat pertama belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Karena itu, secara internal pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama terkait format dan mekanisme debat untuk perbaikan di edisi debat berikutnya. Salah satu yang dievaluasi adalah pemberitahuan kisi-kisi pertanyaan panelis kepada para kandidat sebelum debat berlangsung. Untuk hal tersebut, tutur dia, KPU akan mengartikulasi harapan publik. “Sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat,” ujarnya. Dengan cara itu, jawaban paslon bakal lebih alami. Tidak ada lagi “sontekan” seperti debat pertama. Perbaikan-perbaikan lainnya akan terus dibahas agar debat kedua pada 17 Februari bisa memenuhi ekspektasi semua pihak. “KPU terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat,” tambah mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu. (jpc)