Kini Layanan BPJS Tak Gratis 100 Persen

Jakarta-- BPJS Kesehatan mengancam peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk ikut serta patungan membayar pelayanan kesehatan yang diperoleh jika terdapat penyalahgunaan pelayanan. Ini artinya, layanan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya gratis. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN. Pasal 3 aturan tersebut berbunyi penyalahgunaan pelayanan yang dimaksud dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta. "Peraturan Menteri ini bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan," tulis aturan yang diteken Menteri Kesehatan Nila Farida Moeloek pada 14 Desember 2018 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (18/1). Namun demikian, beleid itu belum menetapkan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Penetapan lebih lanjut akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan didasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan. Usulan itu pun harus disertai data dan analisis pendukung. Untuk penetapan penyalahgunaan pelayanan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim yang bertugas melaksanakan kajian, uji publik, serta rekomendasi. Setelah itu, menteri terkait akan menetapkan atau menolak seluruh rekomendasi paling lama satu pekan sejak usulan atau rekomendasi diterima. Aturan ini akan mengecualikan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diongkosi oleh negara. Artinya, cuma peserta penerima upah dan peserta mandiri yang berpotensi untuk merogoh kocek lebih dalam membayar urun biaya pelayanan kesehatan apabila terbukti menyalahgunakan layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya, termasuk estimasi besaran urun biaya yang dibayarkan peserta atau keluarga peserta sebelum diberikan layanan kesehatan. "Pemberian informasi sebagai dimaksud dilakukan secara langsung kepada peserta atau keluarga peserta, yaitu pada saat pendaftaran dan secara tidak langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan," jelas Pasal 6 PMK 51/2018. Besaran urun biaya, yakni sebesar Rp20 ribu untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B. Atau, sebesar Rp10 ribu untuk kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas C dan D, serta klinik utama. "Atau paling tinggi sebesar Rp350 ribu untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan," imbuh Pasal 9 PMK 51/2018. Dalam hal rawat inap di atas kelas 1, maka urun biaya sebesar 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap atau paling tinggi Rp30 juta. Terkait hal itu, mengatakan nantinya peserta BPJS akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000. Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG's (Indonesian Case Based Groups) setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta. "Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta," ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jumat (18/1). Budi menegaskan bahwa peraturan ini belum diimplementasikan karena Kementerian Kesehatan belum menentukan jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa berpotensi disalahgunakan. Selain itu, peraturan ini pun tidak berlaku pada peserta PBI (penerima bantuan iuran) ataupun peserta yang dibayarkan pemerintah daerah. Peraturan ini akan berlaku untuk peserta non PBI atau bayar mandiri. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik regulasi ini. Ia mengatakan peraturan ini dapat mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oknum rumah sakit, tenaga medis, ataupun peserta.(cnn/dtc)