Kerugian Akibat Macet Jabodetabek Rp 65 T

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat terbatas (ratas) bersama beberapa menteri kabinet kerja. Pada rapat perdana ini, Jokowi juga mengundang para kepala daerah khususnya di Jabodetabek. Jokowi bilang, rapat siang hari ini mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan. Sebab, kerugian akibat di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahunnya. "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1). Jokowi mengatakan, pengelolaan transportasi Jabodetabek sudah sangat mendesak dilakukan. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas moda transportasi terintegrasi seperti MRT, LRT, Kereta Commuter Line, Transjakarta, hingga kereta Bandara Soetta. "Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang. Nggak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus memulai, harus berani merancang agar semuanya selesai agar yang Rp 65 triliun bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," ujar dia. Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, ratas pengelolaan transportasi Jabodetabek sebagai solusi jitu mengurai kemacetan yang selama ini terjadi. "Kita optimis pembangunan MRT, pembangunan LRT, TransJakarta, Kereta Bandara, Kereta Commuter, yang juga sangat membantu sekali dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek," jelas dia. "Ke depan saya kira pengelolaan moda transportasi yang ada semuanya harus dikelola baik," sambungnya. Jokowi mengungkapkan jika transportasi dan lalu lintas tidak dikelola dengan baik maka kejadian kemacetan total lalu lintas di Jabodetabek, yang tidak bisa bergerak, akan semakin banyak. Namun Presiden optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek. Diakui Presiden Jokowi, sekarang ini memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu. Presiden menginginkan, yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda semuanya terintegrasi. Ia mengharapan, nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu. “Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi. Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden Jokowi, ini sudah berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI, ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten. Karena itu, Presiden menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada. Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono. Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, serta para eselon 1 di lingkungan lembaga Kepresidenan. (dtc/setkab)