UMP Banten 2027 Ditetapkan Rp3,37 Juta
Gubernur Banten Andra Soni, saat diwawancarai awak media belum lama ini. (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi mengesahkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 per bulan. Keputusan ini menandai adanya kenaikan sebesar 8,77 persen atau bertambah sekitar Rp271.947,30 dibandingkan dengan standar upah minimum pada tahun sebelumnya.
Ketentuan pengupahan terbaru tersebut telah dituangkan secara resmi ke dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Banten Tahun 2027.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan bahwa formula penetapan upah tahun depan telah melalui kajian komprehensif dengan memadukan kondisi makroekonomi daerah serta keberlangsungan iklim investasi.
Indikator utama seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh dan keluarganya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
”Alhamdulillah, Pemprov Banten telah menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” katanya belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menekankan pergeseran paradigma ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Ia menilai, daya tarik investasi di Banten ke depan tidak boleh lagi bertumpu pada upah tenaga kerja yang rendah, melainkan pada kualitas dan efisiensi kerja.
”Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya angka realisasi investasi atau masifnya ekspansi kawasan industri, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh para pekerja. Ia optimistis penyesuaian upah ini mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa menghambat ruang gerak dunia usaha untuk terus bertumbuh.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menjelaskan, penetapan angka kenaikan 8,77 persen tersebut telah melewati proses pembahasan dan perhitungan teknis bersama Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.
”Proses perhitungannya mengacu pada regulasi pengupahan yang berlaku dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Dewan Pengupahan,” katanya.
Pihak Disnakertrans juga menegaskan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap besaran upah yang telah disepakati, sekaligus membuka ruang dialog bipartit apabila terdapat kendala teknis di lapangan. (mam/tnt)
Sumber:
