Banten Darurat PHK, 8.649 Pekerja Kehilangan Pekerjaan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Banten kian mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 8.649 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan. Angka tersebut menempatkan Banten di peringkat kedua nasional dengan kontribusi mencapai 12,06 persen dari total 71.734 kasus PHK di Indonesia.

Data rekapitulasi pelaporan tenaga kerja pada Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menunjukkan, Banten hanya berada di bawah Jawa Barat yang mencatatkan 14.694 pekerja terkena PHK. Sementara itu, Jawa Tengah berada di posisi berikutnya dengan 6.860 pekerja, disusul Jawa Timur 6.574 pekerja dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.

Tingginya angka PHK tersebut menjadi ironi bagi Banten yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia. Kedekatan dengan ibu kota dan keberadaan berbagai pusat industri ternyata belum mampu membendung gelombang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan catatan bulanan, tekanan PHK mulai terlihat sejak awal tahun dan meningkat tajam memasuki kuartal kedua. Pada Januari tercatat 670 pekerja terkena PHK, Februari 731 pekerja, dan Maret 643 pekerja.

Puncak gelombang terjadi pada April dengan 1.440 pekerja kehilangan pekerjaan. Angka tersebut kembali tinggi pada Juli sebanyak 1.416 pekerja. Sementara Mei mencatat 966 pekerja, Juni 1.198 pekerja, dan Agustus 1.229 pekerja.

Memasuki akhir periode pelaporan, angka PHK tercatat menurun menjadi 356 pekerja pada September dan 37 pekerja pada Oktober.

Meski demikian, penurunan angka pada dua bulan terakhir belum cukup untuk menghapus persoalan besarnya jumlah pekerja yang telah kehilangan mata pencaharian sepanjang tahun ini.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengakui tingginya angka PHK tersebut sebagai kondisi yang memprihatinkan. Terlebih, Banten memiliki banyak kawasan industri dan berada di wilayah strategis yang berdekatan dengan ibu kota.

”Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan ibu kota, kok banyak yang terkena PHK. Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik sehingga pengusaha merasa bebannya berat,” kata Dimyati saat ditemui di aula kantor DPUPR Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (11/11).

Menurutnya, gelombang PHK tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi global yang turut membebani dunia usaha. Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian maupun defisit diduga menjadi salah satu pemicu pengurangan tenaga kerja.

”PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini,” ujarnya.

Menghadapi situasi tersebut, Dimyati menilai diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus mencegah semakin menyusutnya lapangan pekerjaan di Banten.

Ia menyebut sedikitnya lima unsur yang harus bersinergi, yakni pemerintah, sektor swasta, BUMN dan BUMD, kalangan akademisi, serta masyarakat atau tenaga kerja.

Pemerintah daerah, kata dia, harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah proses perizinan di tingkat kabupaten dan kota. Bahkan, ia mendorong agar sejumlah perizinan dapat diberikan secara gratis guna meringankan beban pengusaha.

Sumber: