Data Pajak Mobil Mewah Banten Bermasalah, Identitas Pemilik Diduga Dimanipulasi

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mobil mewah di Provinsi Banten membuka persoalan serius dalam administrasi perpajakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menemukan data kepemilikan kendaraan yang diduga tidak valid, bahkan mengarah pada indikasi pemalsuan dokumen identitas. 

Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang akurasi pendataan kendaraan sekaligus potensi hilangnya penerimaan daerah akibat pajak yang tak tertagih. Kejanggalan itu terungkap ketika petugas Samsat Ciledug menelusuri tunggakan pajak atas nama Yudariansyah, seorang mekanik bengkel di Pinang, Kota Tangerang. Dalam basis data Bapenda, Yudariansyah tercatat sebagai pemilik McLaren 570S AT senilai Rp4,5 miliar dengan tunggakan PKB mencapai Rp137,4 juta.

Temuan tersebut membuat persoalan tak lagi sebatas wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya. Validitas identitas yang digunakan saat registrasi kendaraan turut menjadi sorotan, terutama karena nama yang tercatat dalam sistem belum tentu mencerminkan pemilik sebenarnya.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, pihaknya menduga terdapat praktik manipulasi dokumen dalam kasus penunggakan pajak kendaraan mewah. Salah satu kemungkinan yang tengah menjadi perhatian ialah penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) asli tetapi palsu atau aspal saat pendaftaran kendaraan.

“Permasalahannya ternyata lebih luas lagi, tidak hanya soal pajak yang belum dibayar, tetapi mengarah pada pemalsuan dokumen. Yang kami khawatirkan adalah penggunaan KTP ‘aspal’ saat pendaftaran kendaraan,” kata Berly, Senin (26/10).

Menurut Berly, penggunaan identitas yang tidak sesuai diduga menjadi cara untuk menghindari kewajiban perpajakan sekaligus menyamarkan pemilik kendaraan yang sesungguhnya. Bapenda kini menelusuri kepemilikan kendaraan bermasalah tersebut guna memastikan pihak yang bertanggung jawab atas tunggakan pajaknya.

“Makanya saat ini kita juga lagi gencar menagih pajak pada mobil mewah yang di Banten ini cukup banyak,” ujarnya.

Di tengah persoalan tersebut, Bapenda berencana memperkuat sistem administrasi kendaraan melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu opsi yang didorong ialah integrasi data registrasi KTP dengan sistem verifikasi biometrik atau pemindaian wajah (face detection).

Sistem itu diharapkan dapat membantu memastikan kecocokan identitas pemohon dengan dokumen yang digunakan sejak awal proses pelayanan di Samsat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan identitas dalam registrasi kendaraan.

“Langkah ini penting agar keaslian fisik KTP dan data pemilik betul-betul bisa dipastikan sejak awal, sehingga kasus pemalsuan dokumen tidak terulang lagi,” jelasnya.

Di luar persoalan validitas data, Bapenda Banten tengah menghadapi tantangan mengejar target penerimaan daerah. Hingga saat ini, realisasi pendapatan baru mencapai Rp6,55 triliun atau 64,97 persen dari target Rp10,08 triliun.

Kondisi tersebut mendorong Bapenda memprioritaskan penagihan pajak terhadap pemilik mobil mewah dan perusahaan yang memiliki tunggakan kendaraan bermotor. Kedua sektor itu menjadi sasaran penagihan intensif dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Kita akan lakukan itu di tiga bulan terakhir, menyikapi bahwa memang kondisi penurunan itu terjadi di pajak kendaraan,” kata Berly.

Untuk memperkuat upaya penagihan, Bapenda akan menggandeng Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Banten. Kerja sama tersebut diharapkan membantu penanganan tunggakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan menjelang akhir tahun.

Sumber: