Sampah dan Pengangguran Masih Jadi PR Pemkab

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyoroti permasalahan sampah dan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang masih harus diselesaikan oleh Pemkab Serang.

Sebab 500 tahun Kabupaten Serang berdiri yang kini dipimpin oleh Bu­pati Serang Ratu Rach­ma­tuzakiyah dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, kedua permasalahan tersebut masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan.

Untuk itu permasalahan sampah dan pengangguran perlu menjadi perhatian khu­sus yang harus dise­le­saikan agar dapat terwu­jud­nya harapan-harapan ma­syarakat Kabupaten Serang bahagia.

"Di usia 500 tahun ini, saya kira bukan hanya sebatas deretan angka, tapi ada ha­rapan yang memang masih butuh kita wujudkan dari harapan-harapan masyarakat Kabupaten Serang. Untuk itu, kita harus bersama-sama, supaya bisa menciptakan Kabupaten Serang bahagia sesuai tagline dari bupati dan wakil bupati," katanya saat diwawancarai wartawan usai ziarah, di Kecamatan Cinangka, Rabu (7/10).

Bahrul mengatakan, untuk masalah sampah memang terdapat proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Cilegon atau Seragon, di Cilowong, Kota Serang.

Kabupaten Serang memiliki kewajiban mengirim sampah sebanyak 400 ton per hari, sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam PKS, antara Pemprov Banten, Pemkot Serang, Pemkab Serang, dan Pemkot Cilegon.

Tapi apakah Pemkab Serang dapat memenuhi ratusan ton sampah tersebut dengan jumlah angkutan sampah yang masih minim, tentu itu perlu diperhatikan dengan menambahkan armada pengangkut sampah agar syarat tersebut terpenuhi.

"Dengan begitu bisa mengurangi volume sampah di Kabupaten Serang, mudah-mudahan di tahun depan proyek tersebut bisa selesai dan dipakai. Sehingga persoalan sampah, sudah tidak lagi menjadi persoalan di tahun 2028 buat Kabupaten Serang," ujarnya.

Selanjutnya, kata Bahrul, permasalahan pengangguran terbuka masih tinggi pada wilayah industri, karena pengangguran terbuka itu bukan hanya dilihat dari KTP Kabupaten Serang atau tidak.

Tapi dilihat dari jumlah antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada di Kabupaten Serang.

"Sehingga kemudian antara lowongan kerja dan pencari kerja itulah angka yang akan terlihat, terserap berapakah dalam satu tahun itu, yang kemudian sisanya itulah menjadi pengangguran terbuka," ucapnya.

Dikatakan Bahrul, perlu ada komitmen yang dilakukan oleh perusahaan. 

Seperti ketika ada peru­sahaan masuk ke Kabupaten Serang maka harus ada komitmen untuk mem­prio­ritaskan masyarakat sekitar yang bekerja.

"Harus ada komitmen bahwa yang masuk itu harus berapa persen warga Kabupaten Serang, dengan begitu mudah-mudahan pengangguran bisa teratasi," katanya. (agm)

Sumber: