Krisis Air Mengintai Tangerang, DPRD Minta Pemkab Percepat Mitigasi

 

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Ancaman krisis air mulai menghantui Kabupaten Tangerang. Musim kemarau ini, setidaknya berdampak pada 15 kecamatan. DPRD Kabupaten Tangerang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bergerak lebih cepat dengan memperkuat mitigasi, mempercepat pemetaan wilayah terdampak, serta memastikan distribusi air bersih menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menegaskan langkah antisipasi tidak boleh hanya sebatas imbauan. Pemerintah daerah harus memiliki sistem deteksi dini agar setiap wilayah yang mulai mengalami kekeringan dapat segera ditangani.

Pemerintah daerah sudah mengantisipasi, sudah memberikan imbauan kepada masyarakat yang mengalami kekeringan agar terinformasi dan sudah dikoordinasikan dengan para camat, ujar Amud kepada Tangerang Ekspres, Senin (27/7).

Menurutnya, laporan dari camat, kepala desa, dan lurah menjadi kunci dalam mempercepat respons pemerintah. Dengan informasi yang cepat dan akurat, distribusi air bersih maupun langkah penanganan lainnya dapat dilakukan sebelum krisis semakin meluas.

Amud juga mengingatkan adanya potensi penurunan debit Sungai Cisadane yang dapat memperparah kondisi kekeringan. Pasalnya, sungai tersebut menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Kami mendapat informasi debit Sungai Cisadane mulai mengalami penurunan. Di wilayah hulu juga debit sungai banyak berkurang. Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Tangerang, katanya.

Ia meminta pemerintah segera memetakan daerah rawan kekeringan dan memastikan kebutuhan air bersih di wilayah yang belum terlayani dapat dipenuhi.

Harus diantisipasi sejak dini. Daerah-daerah yang berpotensi terdampak harus segera dimitigasi agar penanganannya tidak terlambat, tegasnya.

Berdasarkan laporan sementara, Kecamatan Cikupa dan Tigaraksa menjadi dua wilayah yang mulai masuk dalam pemantauan dampak kekeringan.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kabupaten Tangerang juga akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mengevaluasi kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau.

Kami akan mengundang komisi terkait bersama OPD untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap wilayah yang mulai mengalami kekeringan, ujarnya.

SUB Sektor Pertanian Terancam

Selain mengancam kebutuhan air bersih masyarakat, Amud menilai musim kemarau juga berpotensi menekan produktivitas pertanian, khususnya di kawasan yang masih mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah.

Menurutnya, lahan pertanian yang telah didukung jaringan irigasi relatif lebih aman. Sebaliknya, sawah tadah hujan berisiko mengalami gagal tanam apabila kemarau berlangsung lebih panjang.

Daerah yang memiliki jaringan irigasi mungkin tidak terlalu terdampak. Namun, lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan tentu akan mengalami kesulitan, katanya.

Sementara itu, Pemkab Tangerang mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan, terutama di Kecamatan Cikupa dan Tigaraksa.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, mengatakan pemerintah telah menerima laporan kebutuhan air bersih dari sejumlah wilayah dan langsung mengerahkan distribusi melalui Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR).

Beberapa hari terakhir kami sudah mengirimkan bantuan air bersih ke lokasi-lokasi yang membutuhkan melalui PDAM, kata Maesyal.

Terpisah, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan terjadi pada Agustus 2026 dan berlangsung hingga Oktober.

Kepala BBMKG Wilayah II Hartanto, mengatakan kondisi kemarau tahun ini dipengaruhi oleh fenomena El Niño yang menyebabkan curah hujan menurun sehingga potensi kekeringan meningkat.

Prediksi musim kemarau di Tangerang Raya berlangsung hingga Oktober 2026 dengan puncaknya diperkirakan pada Agustus, ujarnya.

Hartanto mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menyiapkan cadangan air bersih, serta menghindari pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, petani diminta menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air agar risiko gagal panen dapat diminimalkan.

Masyarakat juga perlu menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG melalui kanal resmi, pungkasnya. (dan)

 

Sumber: