Warga Diminta Aktif Awasi Program MBG

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menyebutkan selama ini tidak ada dari penerima manfaat yang menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serang.

Artinya para penerima manfaat masih me­nerima MBG, karena langkah cepat pemerintah pusat dalam membenahi manajemen MBG secara nasional, khususnya di wilayah Ka­bupaten Serang.

Najib yang juga Ketua Satgas Pengawasan SPPG Kabupaten Serang ini mengaku, ma­syarakat boleh ikut serta dalam pengawasan untuk memberikan masukan soal permasalahan yang ada di SPPG.

Sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat diimbau untuk aktif, dalam mengawasi pelayanan dan kualitas dari program tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

"Baik dari lembaga pendidikan maupun pelayanan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, harus ikut serta aktif mengawasi program MBG. Mo­mentum ini harus dimanfaatkan supaya pro­gram MBG bisa terus diperbaiki dan lebih baik lagi pelayanannya," katanya saat diwa­wancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/6).

Najib mengatakan, masuknya penerima manfaat 3B ini karena fokusnya untuk menekan angka stunting, maka seluruh unit kerja pemerintah daerah yang membidangi kelompok 3B diminta memastikan pengawasan berjalan bersama masyarakat.

Mengacu pada surat edaran tim pengawasan bahwa satu dapur MBG wajib melayani minimal 300 penerima manfaat dari unsur 3B, lalu untuk kepala dapur dan korcam proaktif mengalihkan layanan apabila ada lembaga pendidikan yang tidak mau menerima program MBG. 

"Kalau sekolah tidak mau menerima, maka layanan bisa dialihkan ke lembaga atau pe­nerima manfaat 3B di desa masing-masing. Namun tidak ada penolakan, dari sekolah, baik negeri maupun swasta, dari jenjang PAUD hingga SMA dan Aliyah, menolak MBG," ujarnya.

Apabila penolakan terjadi, kata Najib, kepala SPPG diminta untuk secepatnya mencari sekolah atau wilayah lain yang belum terlayani, karena masih ada banyak wilayah yang belum terjangkau.

"Masih ada wilayah yang belum terjangkau SPPG, dan penerima manfaat belum dapat MBG, maka kalau ada yang menolak langsung cari saja yang lain dialihkan," ucapnya.

Selain itu, Najib mengatakan, program MBG juga dinilai berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Lebih dari 90 persen pekerja di dapur MBG berasal dari desa setempat. 

Dari total 50 pegawai yang bekerja, ada sekitar 47 orang merupakan warga lokal sesuai ke­tentuan yang berlaku. Dan sampai sekarang sudah ada 210 dapur MBG di Kabupaten Serang yang sudah beroperasi.

"Ini perlu diapresiasi dan sekaligus menjadi pengingat bagi tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi bersama. Sudah banyak dapur MBG, beroperasi dan sekitar 85 sampai 87 dapur masih dalam tahap persiapan dan pembangunan," tuturnya. (agm)

Sumber: